Berita
Skenario Ketika Kotak Kosong Menang Pilkada
Sebanyak 43 daerah di Indonesia diperkirakan bakal diisi calon tunggal di Pilkada 2024, artinya daerah-daerah tersebut akan melawan kotak kosong saat pemungutan ...Pilkada 2024: Dominasi Calon Tunggal dan Dilema Kotak Kosong
Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong kembali muncul di beberapa daerah pada Pilkada 2024. Hal itu mencerminkan dinamika politik yang kompleks, partai-partai ...Jumlah Calon Tunggal di Pilkada 2024 Meningkat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibanding Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020 silam terdapat 25 calon ...Bawaslu: Pungut Hitung Jadi Tahapan Paling Rawan di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024. Dalam temuannya Bawaslu menyoroti tiga tahapan krusial Pilkada 2024: pencalonan, ...Calon Tunggal Sah, Tapi Tidak Sehat untuk Demokrasi
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut, calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak bisa dianggap wajar. Meski calon tunggal sah dan konstitusional namun ...Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu Serukan Akses Data Lebih Terbuka
Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu ...KPU Sesuaikan PKPU Pencalonan Pilkada dengan Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur ...KPU Tetapkan 580 Kursi DPR Periode 2024-2029
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi DPR untuk ...Baleg DPR RI Sepakat Abaikan Putusan MK
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan ...Pengabaian Putusan MK Berpotensi Merusak Demokrasi
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi ...
