Berita
Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Dapat Otomatis Jadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
Dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 564, disebutkan bahwa proses seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang tengah berjalan sebelum UU ...KIPP Nilai Sosialisasi KPU DKI Jakarta Tak Sentuh Kelompok Marginal
Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Berdasarkan pantauan ...Bawaslu Tegur KPU Agar Lebih Perhatikan APK Peserta Pemilu
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri, memberikan koreksi terhadap laporan evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Komisi ...Sigit Pamungkas: KPU Perlu Bentuk Tim Cyber untuk Hadapi Pemilu 2019
Pada acara “Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta” (26/7), Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan bahwa ...Sertifikasi Keahlian Kepemiluan untuk Pelajar?
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Sigit Pamungkas, mengusulkan program pendidikan pemilu berkelanjutan khusus bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). ...Blusukan dan PDKT lewat Media Jadi Metode Kampanye Andalan di Pilkada DKI Jakarta
Berdasarkan laporan evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, metode kampanye yang paling banyak dilakukan ...Evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017, KPU DKI Berikan Enam Sanksi Administratif
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat (25/7). ...Tugas dan Wewenang Baru Bawaslu di UU Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan tampil lebih powerful pada Pemilu Serentak 2019. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan banyak tugas dan wewenang baru ...Norma Baru tentang Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Calon Presiden di UU Pemilu
Berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tiga kegiatan kampanye di Pilpres 2019 dapat dibiayai oleh negara. Sebelumnya, pada Undang-Undang (UU) No.42/2008 Pasal ...Perppu Ormas Memperburuk Citra Indonesia sebagai Negara Presidensial
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global Democracy Index ...
