Berita
Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu Sudah Kuat, Teknis Biar Diatur KPU
Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup ...Pengesahan RUU Pemilu Molor karena Kesalahan Managerial Pembahasan
Kembali mundurnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang kekecewaan para pemerhati pemilu. Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ...333 Laki-Laki Daftar Panwaslih di Sumsel, Bawaslu Tunggu Partisipasi Perempuan
Masa rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pilkada Bupati/Walikota di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, serta Pemilihan Presiden ...Presidential Threshold Nol Persen Penting Agar Presiden Tak Tersandera Partai
Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 ...KPU Sediakan Ragam Alternatif Sikapi Belum Pastinya UU Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan ...KPU Terhambat Anggaran Memulai Tahapan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu ...Koalisi Kawal RUU Pemilu Minta KPU dan Bawaslu Terus Siapkan Pemilu 2019
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu (19/6) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan Pemilu 2019. Belum ...Diundur Kembali, Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Diputuskan 10 Juli 2017
Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, pengambilan keputusan ...RUU Pemilu Sarat Biaya Mahal
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat kebijakan baru, ...Perludem dan Pusako Unand Usulkan Kembali ke UU Lama
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bertele-tele. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas mengusulkan untuk kembali ...
