Berita
Presiden Jokowi Mesti Tertibkan Sistem Kaderisasi Partai Politik di RUU Pemilu
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil langkah serius untuk mewujudkan poin kedua ...Presiden Jokowi Diharap Berani Putuskan Presidential Threshold 0 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pemerintah ingin mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen seperti peraturan ...Migrant Care Desak Pansus UU Pemilu Alokasikan Kursi ke Dapil Luar Negeri
Migrant Care mendesak Panitia Khusus Undang-undang Pemilu mengalokasikan kursi ke daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Lembaga perlindungan buruh migran ini menilai ...Pansus RUU Pemilu Sepakati Distribusi Lima Belas Kursi Tambahan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Yuswandi A. Temenggung, menjelaskan bahwa distribusi penambahan lima belas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didasarkan pada ...Penerbitan Perppu untuk Perjelas Keserentakan Pemilu
Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu mengacu pada ...Mendagri: Kalau RUU Pemilu Masih Deadlock di Sidang Paripurna, Pemerintah Akan Keluarkan Perppu
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa Pansus akan mengusahakan disepakatinya lima isu krusial hari ini ...RUU Pemilu Molor, KPU Kesulitan Sesuaikan Jadwal Tahapan
Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) yang kembali molor dari jadwal awal akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu ...DPR: Jika Pemerintah Ingin Tunda, Idealnya Kirim Utusan
Pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilu yang belum menemui titik sepakat kembali ditunda. Penundaan pembahasan dilakukan karena pihak pemerintah yang ...Pemerintah Tak Hadir, Rapat Pembahasan RUU Pemilu Ditunda Besok
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda. Pemerintah tak menghadiri rapat hingga pukul setengah lima sore sehingga rapat pengambilan keputusan tak memungkinkan ...Butuh 6,7 Miliar Rupiah untuk Panwas Kabupaten/Kota yang Permanen
Pengawas Pemilu (Panwas) di tingkat kabupaten/kota yang dibuat jadi permanen akan berkonsekuensi pada penambahan biaya kesekretariatan. Dibutuhkan setidaknya Rp.6,7 miliar untuk biaya ...
