Berita
Putusan MK Ambang Batas Pilkada Menghadirkan Kontestasi Lebih Adil
Pegiat Kepemiluan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan progresif untuk menghadirkan kontestasi pilkada lebih ...KPU Harus Hormati Putusan MK untuk Selamatkan Demokrasi
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai putusan MK ...Perludem Desak KPU Revisi Aturan Pencalonan Kepala Daerah Sesuai Putusan MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan kepala daerah ...MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar ...MK Pangkas Syarat Ambang Batas Pilkada, Partai Politik Lebih Mudah Usung Paslon
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2023 ...KOBAR Somasi KPU DKI Jakarta atas Kasus Pencatutan Data Pendukung Dharma-Kun
Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga Jakarta untuk ...Pencatutan Data Warga di Pilkada Langgar 4 UU Sekaligus
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan pencatutan data warga sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 melanggar empat ...Pencatutan Data Warga: Pidana Dapat Kenai Calon dan KPU
Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK ...Bawaslu DK Jakarta Akan Telusuri Pencatutan Data Warga
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DK Jakarta, Reki Putera Jaya mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus pencatutan data warga di ...PBHI Desak Penyelidikan Pencatutan NIK untuk Kepentingan Pilkada
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima beberapa aduan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk syarat dukungan calon perseorangan Pilkada 2014. Sebelumnya, Komisi ...
