Berita
Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 Wajib Mengundurkan Diri 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengumumkan bahwa dalam rancangan PKPU, rentang pemberhantian calon kepala daerah dari jabatan pegawai negeri ...Rancangan PKPU Baru, Masa Kampanye Pilkada Diperpanjang
Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), masa kampanye diperpanjang dari 102 hari menjadi 130 hingga 135 ...KPU RI Adakan Uji Publik Sembilan PKPU
Selasa (30/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU ...Diaspora Indonesia: Saatnya Bentuk Dapil Khusus Luar Negeri melalui UU Pemilu
Diaspora Indonesia menginginkan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri melalui undang-undang pemilu. Organisasi ikatan warga negara Indonesia di luar negeri ini ...Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden ...DKPP: Penyelenggara Pemilu yang Pernah Langgar Asas Kemandirian Tak Boleh Lolos Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap asas kemandirian oleh penyelenggara pemilu selama 2013-2017 merupakan pelanggaran ...Rekrutmen Penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Profesionalitas dan Netralitas Harus Diutamakan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota merupakan pihak penyelenggara pemilu yang paling ...Tak Ada Dapil Khusus Luar Negeri Tanda DPR Kurang Representatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak menambah jumlah kursi dalam menjawab masalah kurang representatif. Pengalokasi ulang lebih menjawab kebutuhan representasi salah satunya ...DPR Harus Tambah Kualitas Bukan Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen ...DPR Masih Kurang Representatif, Bukan Kurang Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu dinilai tak menjawab permasalahan representatif. Selama ini DPR tak representatif karena ...
