Berita
Bawaslu Diusulkan Kelola Dana dan Latih Saksi Partai
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai tidak ...Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...DKPP Jadikan Kampus Mitra Strategis Perluasan Etika Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan enam perguruan tinggi melakukan penelitian, pemaparan, dan publikasi etika pemilu. Kampus dinilai sebagai mitra strategis ...Komisioner Bawaslu RI, Semangat Penguatan Lembaga Pengawasan Harus Dipahami Lebih Luas
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sepakat untuk mempermanenkan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota. Argumentasinya, untuk menjamin kesetaraan lembaga penyelenggara ...Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...9 Fraksi Setuju KPU dan Bawaslu Permanen Sampai Kabupaten/Kota
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan ...Perlu Ada Sinkronisasi Regulasi di RUU Pemilu untuk Kekhususan Aceh
Direktur Aceh Institute, Fajran Zain, meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melakukan sinkronisasi regulasi antara RUU Pemilu dengan qanun ...9 Fraksi Setuju “Sudah/Pernah Kawin” di Bawah Umur Jadi Syarat Memilih
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan ...Rekapitulasi Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Pangkas Koreksi Berlapis
Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) ...
