Berita
Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017, Manipulasi DPT Jadi Dalil Permohonan Paling Dominan
Sebanyak 53 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 diajukan oleh pemohon kepada Makhamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan yang dilakukan ...Pengesahan RUU Pemilu Makin Molor, Tahapan Kampanye Makin Dipersempit
Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim ...Keterbukaan MK Kelola Sidang Sengketa Hasil Pilkada Diapresiasi
Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan ...Putusan MK Soal Konsultasi Mengikat Dibutuhkan Segera
Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan ...Anggota KPU Kabupaten/Kota Paling Banyak Dapat Sanksi DKPP
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut ...Analisis Putusan DKPP, Pelanggaran Asas Kemandirian Paling Menonjol
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2012—2017 memotret catatan buruk soal kemandirian penyelenggara pemilu. Hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP ...Puskapol UI: Kewenangan DKPP Perlu Diperluas
Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu ...UU Pemilu Harus Jamin Lebih Luas Hak Disabilitas
Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas ...Demokrat: Syarat Partai Peserta Pemilu Sudah Berat dan Representatif
Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat ...Jika Syarat Kepesertaan Tak Berubah, Partai Tak Perlu Diverifikasi Ulang
Jika syarat kepesertaan partai di pemilu tidak berubah, partai yang sudah memiliki kursi dan pernah diverifikasi dinilai tidak perlu diverifikasi lagi. Hal ...
