Berita
UU ITE Digunakan untuk Kriminalisasi di Pemilu 2024 (1)
Hasil riset Safenet menunjukkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan di Pemilu 2024 untuk mengkriminalisasi dan mendelegitimasi lawan politik. Dalam ...Safenet: 5 Pasal Bermasalah di UU ITE 2024
Undang-Undang (UU) No.1/2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai masih mengandung enam pasal bermasalah. Enam ...KPU Diminta Membuka Silog Pilkada 2024 untuk Publik
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka akses Sistem Informasi Logistik (Silog) ...Serentak dengan Pemilih 207 Juta Jadi Tantangan Logistik Pilkada 2024
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota memberikan sejumlah tantangan logistik. Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, atau ...Penghapusan Sanksi Pembatalan Paslon Lemahkan Transparansi Dana Kampanye
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU dana kampanye ...ICW dan Perludem: Penghapusan Sanksi Diskualifikasi Merusak Transparansi Pilkada
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. Hal itu ...Terobosan KPU dan MK Atasi Pilkada Paslon Tunggal Dinantikan
Pilkada pasangan calon (paslon) tunggal diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Kelelahan partai sebagai residu Pemilu Serentak di satu tahun ...Pelaporan Dana Kampanye Pilkada Hanya Formalitas, Sanksi Diskualifikasi Harus Dipertegas
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai selama ini pelaporan dana kampanye pilkada masih sebatas formalitas belaka. ...3 Provinsi dan 6 Kabupaten/Kota Diprediksi Paslon Tunggal Pilkada 2024
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memprediksi tiga provinsi dan enam kabupaten/kota akan hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) di Pilkada ...Penegakan Kode Etik Pemilu Harus Lebih Tegas
Penegakan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tak berjalan dengan baik dan menyisakan banyak persoalan. Padahal DKPP mempunyai otoritas kuat dengan ...













