Berita
Masyarakat Adat Bisa Perkuat Akuntabilitas Hasil Pemilu
Rendahnya akuntabilitas politisi terpilih salah satu permasalahan pemilu Indonesia. Rakyat sebagai pemilih tak bisa meminta pertanggungjawaban dewan terpilih. Kolektivias tanah dan masyarakat ...Masyarakat Adat Bisa Berdaulat di Pemilu
Masyarakat adat punya kekuatan kolektif untuk menjawab dalam kehidupan bersama, termasuk politik. Keterpilihan pemilu yang berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat ...Pemilu Serentak Nasional dan Lokal Kelola Konflik Adat
Jadwal pemilu yang berserak membuat masyarakat adat terus berkonflik dan tak sempat berekonsiliasi. Akhirnya masyarakat adat hanya menjadi komoditas suara peserta pemilu. ...Soal E-Voting Menurut Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay
Saat ditanya mengenai kapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemilu secara elektronik atau e-voting, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, ...E-Voting: Obat yang Salah bagi Masalah Kepemiluan
Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan bahwa pihaknya akan memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berkomitmen untuk ...Mempertanyakan Nilai Demokrasi dalam E-Voting
Sebelum pemilu elektronik atau e-voting diterapkan, nilai demokrasi dalam e-voting patut dipertanyakan. Pasalnya, masyarakat sebagai pemilih tak banyak yang mengetahui proses transkip ...KPU RI, E-Rekapitulasi jadi Pilihan Strategis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam diskusi “Rekapitulasi Elektronik: Teknologi Pemilu yang Dibutuhkan Indonesia” (14/3) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan bahwa ...Hakim MK Semestinya Dipilih, Bukan Mengajukan Diri
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) tahun 2001-2008, Bagir Manan, mengusulkan agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipilih melalui proses pencarian tokoh negarawan, bukan ...Perludem: Komisi II DPR RI Mesti Segerakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutatan terhadap ...Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK mesti memiliki ...













