Berita
Menginovasi Sosialisasi Pilkada Banten 2017
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengelola sosialisasi Pilkada 2017 dengan beberapa inovasi. KPU mengadakan Kursus Singkat Kepemiluan untuk menyasar lima segmen kelompok ...Empat Pimpinan Pansus RUU Pemilu Ditentukan Malam Ini
Malam ini (21/11), empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan ditentukan. Tujuh nama yang masuk ke dalam bursa pimpinan ...Perubahan Kewenangan Bawaslu dari Masa ke Masa
Pada perkembangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami perubahan kewenangan dari masa ke masa. Sejak Undang-undang (UU) No. 22/2007 hingga Rancangan UU (RUU) ...Kewenangan Besar Bawaslu di RUU Pemilu Mesti Diimbangi dengan Kapasitas Keanggotaan Bawaslu
Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperkuat. Bawaslu berwenang menentukan keikutsertaan partai sebagai peserta pemilu, calon anggota Dewan ...Kriteria Ideal untuk Calon Komisioner Bawaslu
Momentum seleksi lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pemutus ...UU Partai Politik Dinilai Perlu Dimasukkan ke RUU Pemilu
Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan ...Prakondisi agar Pemilu Demokratis
Tidak semua pemilu merupakan pemilu demokratis. Pemilu memiliki prakondisi agar esensi pemilu terjamin dan hak politik warga negara tidak terbajak. “Ada pemilu ...Bawaslu Apresiasi Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu di RUU Pemilu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kental akan semangat penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Muhammad mengapresiasi hal ...Pemerintah: Proporsional Terbuka Terbatas untuk Perkuat Partai
Sistem proporsional terbuka terbatas diajukan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sistem tersebut menuai kontra dari banyak pegiat pemilu dan demokrasi, sebab ...Regulasi Tak Cukup Memadai Dorong Perempuan Jadi Penyelenggara Pemilu
Undang-undang No. 15 tahun 2011 dinilai tak cukup untuk memastikan ada perempuan di penyelenggara pemilu. Frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen†...
