Berita
Koalisi Damai Desak Komdigi Buka Blokir Login Wikipedia
Koalisi Damai meminta pemerintah segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Pemblokiran tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan terbuka serta berpotensi merugikan kepentingan ...SAFEnet: Pola Orde Baru Kembali Muncul di Ruang Siber
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 bertajuk Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi pada Jumat, ...BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD ...Otonomi Daerah Dinilai Masih Belum Optimal
Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi daerah memang ...Terbukti Lakukan Gratifikasi Pilkada DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena terbukti melanggar kode ...IPK 2025: Peringkat Indonesia Merosot ke Posisi 109 Dunia
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 atau turun tiga poin dibandingkan tahun 2024. Transparency International Indonesia ...Perludem Usulkan Sistem MMP untuk Jaga Proporsionalitas
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan opsi perubahan sistem pemilu legislatif melalui penerapan model campuran Mixed Member Proportional (MMP). Sistem tersebut dinilai ...IEROF 2026: Efisiensi Pemilu Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Wacana efisiensi ...Perludem: Reformasi Pemilu Harus Jadi Agenda Jangka Panjang
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata, tapi ...Koalisi Tawarkan Desain Kodifikasi UU Pemilu
Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain ...
