Berita
Peran Jurnalis dan Media dalam Pemilu
Pemberitaan media tentang perempuan dalam pemilu masih perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam penyajian informasi kandidat perempuan di pemilu. Konde Institute masih banyak ...Titi Anggraini: Joki Pantarlih Tidak Dibenarkan Secara Hukum
Pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tak dibenarkan secara hukum. Pantarlih merupakan orang ...Bawaslu Temukan Joki Pantarlih Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyampaikan pihaknya menemukan 42 kasus dugaan joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di DKI Jakarta. Joki ...Pengawasan Bersama Awasi Lembaga Penyiaran di Pilkada 2024
Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas ...Pelanggaran Netralitas ASN di Media Sosial Paling Banyak Terjadi
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, ...Menakar Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO UNAND), Sucy Delyarahmi menganggap partisipasi perempuan dalam pemilu sangat penting untuk memperkuat representasi dan kebijakan ...Mendorong Representasi Perempuan yang Bermakna di Parlemen
Jumlah perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan berperspektif perempuan. Angka representasi perempuan tidak cukup, tetapi representasi perempuan di ...Pekan Depan KPU Akan Gelar Rekapitulasi Nasional Pasca Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pleno rekapitulasi nasional sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 ...Bawaslu Telah Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa ...PSU DPD Dapil Sumbar Habiskan 350 Miliar
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut biaya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD Sumatera Barat mencapai Rp 350 miliar. Pasalnya, PSU ...
