Berita
Banyak Laporan Masyarakat Tak Bisa Ditindaklanjut Bawaslu
Evaluasi The Indonesia Institute (TII) terhadap kampanye Pemilu 2024 menemukan fenomena banyaknya pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat umum yang tidak dapat ...TII Dorong KPU Revisi Aturan Kampanye untuk Pilkada 2024
The Indonesia Institute (TII) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk merevisi aturan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Evaluasi TII ...Aturan Kampanye Pilkada 2024 Masih Perlu Perbaikan
The Indonesian Institute (TII) memandang perbaikan aturan kampanye dalam Pilkada 2024 diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik dalam pemilu, melalui aturan ...Komnas Perempuan Dorong Mekanisme Respon Cepat KBG di Pemilu
RIset Kalyanamitra mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) di Pemilu 2024 menemukan beberapa faktor terjadinya KBG dalam pemilu. Di antaranya yakni, budaya patriarki ...Pemilu 2024, Penyelenggara Pemilu Turut Menjadi Pelaku KBG
Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah mengatakan ada tiga kategori pelaku kekerasan berbasis gender (KBG). Kategori pertama yakni politik, sosial, dan negara. ...Kalyanamitra: Ada 6 Bentuk KBG di Pemilu 2024
Hasil studi Kalyanamitra menunjukkan ada enam bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang terjadi selama Pemilu 2024. Bentuk KBG yang pertama yakni, intimidasi. ...Komnas HAM: Pemilu 2024 Tidak Ramah Perempuan
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pramono Ubaid Tanthowi menilai Pemilu 2024 tidak ramah perempuan. Regulasi yang dibuat oleh Komisi ...Bawaslu Perlu Sosialisasikan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Afianto Purbalaksono menilai praktik pengawasan Pemilu 2024 meski cukup maksimal, namun masih memerlukan perbaikan. ...JPPR Berharap Pilkada tak Sebrutal Pemilu
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berharap kampanye Pilkada 2024 tidak sebrutal Pemilu 2024 lalu. JPPR mencatat beberapa masalah yang mungkin terulang ...Ketentuan Usia Calon Kepala Daerah dalam Proses Harmonisasi
Ketentuan syarat usia calon kepala daerah minimal berusia 25 tahun untuk calon wali kota/bupati dan berusia 30 tahun untuk calon gubernur masih ...













