Berita
KPU Akan Tindaklanjuti Putusan MA Terkait Minimal Usia Saat Pelantikan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyatakan bahwa KPU akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024, dengan mengubah Peraturan KPU ...MK Kabulkan Gugatan soal Keterwakilan Perempuan dan Perintahkan PSU
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024 terkait keterwakilan perempuan minimal 30 persen. ...ANFREL Soroti Penyalahgunaan Sumber Negara di Pemilu 2024
The Asian Network for Free Elections (ANFREL) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite ...ANFREL Rekomendasikan Perbaikan Kualifikasi Kandidat dan Transparansi Pemilu
The Asian Network for Free Elections (ANFREL) merilis laporan akhir pemantauan internasional untuk Pemilu Indonesia 2024. Dalam laporannya, ANFREL merekomendasikan agar ketentuan ...MK Perintahkan PSU di Semua TPS Dapil DPRD Provinsi Gorontalo 6
Kamis (6/6), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara permohonan sengketa hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang ...Coklit Pilkada Akan dimulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Coklit akan dilakukan dengan ...Harus Ada Larangan Tertulis Pembagian Bansos di Pilkada 2024
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini berharap ada larangan tertulis pembagian bansos di Pilkada 2024. MK memerintahkan distribusi ...Putusan MA Soal Syarat Usia Cakada Ganggu Prinsip Keadilan di Pilkada
Tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung. Hingga 19 Agustus 2024, bakal calon perseorangan akan memenuhi persyaratan dukungan berupa dokumen dukungan dan Kartu Tanda ...Perludem: KPU Tak Perlu Jalankan Putusan MA Soal Usia Cagub
22 April 2024, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memasukkan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan ...Putusan MA Dinilai Normalkan Dinasti Politik dan Tidak Demokratis
Ahli Hukum Tata Negara STH Jentera Bivitri Susanti menilai putusan MA soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon merupakan ...
