Berita
KPU Jelaskan Penghitungan Batas Dua Periode untuk Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan gubernur, bupati dan walikota yang sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang ...KPU Kini Wajibkan Caleg Terpilih Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan maju pada ...DKPP Pecat Dua Penyelenggara Pemilu karena Langgar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi ...Caleg Terpilih Harus Siap Mundur Jika Maju Pilkada 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan adil. Hal tersebut merespon dibolehkannya ...Menuntut Kepemimpinan Baru KPK yang Berintegritas
Koalisi Masyarakat Sipil tegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak hilangnya independensi dan integritas KPK. Koalisi mendesak Presiden Jokowi dan ...Koalisi Desak Presiden Segara Tunjuk Pansel KPK
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang yang memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi dan integritas sebagai Panitia Seleksi (Pansel) ...Pilkada 2024 Terancam Masalah Integritas Penyelenggara Pemilu
Menjelang Pilkada 2024, berbagai masalah yang muncul dalam proses seleksi dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...Perludem: Kinerja Pj Kepala Daerah Belum Perhatikan Kebutuhan Kelompok Marginal
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti masyarakat adat, ...MK Akan Tangani 297 Perkara di PHPU Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi sebanyak 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024. Perkara tersebut terdiri dari PHPU anggota DPR, DPD, ...MK Tidak Mampu Keluar dari Kerangka Hukum Pro Kekuasaan
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
