Berita
Koalisi Khawatir Penerapan KUHAP Picu Kekacauan Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum memperkuat mekanisme pengawasan pengadilan terhadap ...Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Proses Bermasalah RUU KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berlangsung terburu-buru. ...YLBHI Kecam Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. YLBHI menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah ...Keterwakilan Perempuan di Parlemen Penting untuk Kebijakan Inklusif
Ketua Kalyanamitra Listyowati menilai, kuota 30% perempuan bukan hanya simbol kehadiran fisik di parlemen, melainkan upaya substantif untuk mempercepat keadilan sosial bagi ...Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda ...Perludem Dorong Penguatan Kuota Perempuan dalam Revisi UU Pemilu
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama mengatakan kebijakan afirmasi gender seringkali hanya dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif, ...Hurriyah: Revisi UU Pemilu Harus Jaminan Keterwakilan Perempuan
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ...TAUD Desak Kejari Jakpus Serahkan Turunan Berkas Empat Tahanan Politik
Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara serta penangguhan penahanan bagi empat ...Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Keterwakilan Perempuan Lewat Revisi UU Pemilu
Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan ...AKD DPR Wajib Memuat Keterwakilan Perempuan untuk Kebijakan yang Holistik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 169/PPU-XXII/2024 menegaskan kewajiban terhadap keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR perlu ...
