Berita
Titi Anggraini: Putusan MK Tegaskan Pilkada Bagian dari Pemilu
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus konsisten dengan rancang ...Tantangan Presidensial Multipartai Ada pada Koalisi Gemuk
Sistem presidensial multipartai di Indonesia kerap dikhawatirkan akan memicu kebuntuan politik akibat presiden tidak didukung mayoritas parlemen. Namun, pengalaman di Indonesia justru ...Pemilu Lokal Serentak Jadi Uji Legitimasi Politik Kepala Daerah
Pemisahan pemilu Nasional dan lokal dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika politik di daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap evaluasi kepemimpinan nasional. Hal ...Penyelenggara Pemilu Perlu Dikembalikan ke Setelan Konstitusi
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama demokrasi yang adil dan ...Koalisi Desak DPR dan Pemerintah Bentuk Pengawas Independen ASN
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Desakan tersebut muncul ...Pusako: Ketentuan Pidana dalam UU Pemilu Terlalu Over Kriminalisasi
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Antoni Putra menilai perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap jenis-jenis perbuatan yang dikriminalisasi dalam Undang-Undang Pemilu. ...Kodifikasi RUU Pemilu Jadi Solusi Fragmentasi Penegakan Hukum Pemilu
Penegakan hukum pemilu di Indonesia kerap menjadi ujian bagi integritas demokrasi. Meski sudah banyak aturan, namun dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih ...Kasus Korupsi Turun 54 Persen tapi Kerugian Negara Tembus Rp279,9 Triliun
Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 tercatat mengalami penurunan tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ...Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan RUU Pemilu, Usung Reformasi Sistem Politik
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merevisi Undang-Undang Pemilu melalui metode kodifikasi. Desakan ini disertai dengan inisiatif ...Kodifikasi RUU Pemilu Harus Dibarengi Pembenahan Sistem Kepartaian
Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan Kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus dibangun beriringan dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya ...
