Berita
Buka Posko Pengaduan Daftar Pemilih, Bawaslu Terima 13.945 Aduan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka setidaknya 33.745 posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Dua pekan sejak dibuka, posko Bawaslu ...Desain Surat Suara Pemilu 2019 Telah Disetujui DPR, Ada Perubahan
Selasa (16/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkonsultasi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai desain dan warna surat suara ...Komisi II Minta BPKP Periksa Anggaran Pilgub yang Dikelola Penyelenggara Pemilu di Papua
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan ...Komisi II DPR RI Usulkan Dana Saksi Partai untuk Pemilu 2019 Masuk UU APBN 2019
Pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (16/10), Komisi II menegaskan mengenai pembiayaan dana saksi ...Proses Seleksi Anggota KPUD Jawa Barat Dinilai Janggal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil seleksi anggota KPU Daerah (KPUD) provinsi Jawa Barat dan KPUD di 16 kabupaten/kota di ...Rabu 17 Oktober, Ayo Serentak Cek Data Diri ke Kantor Desa/Kelurahan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau agar masyarakat berusia minimal 17 tahun atau akan berusia 17 tahun pada 17 April 2019 untuk datang ...Kampanye di Tempat Pendidikan Tidak Boleh, Tapi Ada Diskonnya
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dalam status Facebooknya menjelaskan bahwa kampanye di tempat pendidikan adalah kegiatan terlarang. Aturan ini ...Dugaan Politik Uang Caleg Perindo Diusut Bawaslu Jakarta Utara
Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta II nomor urut dua dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), David ...Perihal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam, Apa Bedanya?
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan beda kampanye negatif dengan kampanye hitam atau black campaign. Dalam hukum kepemiluan, ...UU Pemilu Tak Bisa Tindak Politik Uang di Tahap Rekapitulasi Hasil
Terdapat empat norma di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang memuat larangan politik uang. Satu, Pasal 523, berisi larangan politik uang pada saat ...
