Kliping Berita
Perselisihan Hasil Pilkada: Keadilan Substantif Dinanti
Keadilan substantif di Mahkamah Konstitusi perlu didahulukan dalam penyelesaian sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, dibandingkan ...Kepala Daerah Perlu Segera Tunjukkan Keseriusan Bekerja
Kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2020 menghadapi tantangan berat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi. Mereka ...Ambil Langkah Progresif Atasi Kasus Orient
Hingga Rabu (24/2/2021) atau dua hari menjelang jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, belum ada kepastian pelantikan ...Persoalan Orient Belum Juga Diputuskan
Tiga hari menjelang jadwal pelantikan bupati-wakil bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Februari 2021, Kementerian Dalam Negeri belum juga memutuskan ...Saatnya Partai Politik Bekerja
JAKARTA, KOMPAS – Partai politik sudah saatnya menggerakkan mesin politiknya untuk menyiapkan diri menjelang Pemilu 2024. Hasil survei Kompas, Desember-Januari 2021, serta ...Kepentingan yang Saling Bertemu di RUU Pemilu
Kepentingan pemerintah agar pembahasan revisi UU Pemilu tak dilanjutkan bertemu dengan kepentingan mayoritas fraksi di DPR. Revisi pun berpotensi kuat bakal kandas ...KPU Diminta Simulasikan Pemilu dan Pilkada 2024
Komisi II DPR akan meminta Komisi Pemilihan Umum membuat simulasi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada ...Jurnal Terbitan Perludem Ditargetkan Terindeks Scopus
The Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy yang dikelola oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi bersama Djokosoetono Research Center ditargetkan lolos akreditasi ...Status Kewarganegaraan Orient Kini di Tangan Kemenkumham
Kementerian Dalam Negeri meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempercepat penelitian terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P ...Pemerintah Berkukuh Tolak Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Pemilihan kepala daerah serentak nasional tetap digelar sesuai jadwal pada 2024. Pemerintah bersikukuh tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ...
