Kliping Berita
Cegah Pilkada Jadi Kluster Baru Covid-19
Bawaslu mengingatkan penerapan protokol kesehatan sebagai salah satu dari empat prasyarat utama untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dimulainya tahapan verifikasi ...DPR Setujui PKPU Protokol Kesehatan, tapi Minta Dana Tambahan Segera Cair
DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui Peraturan KPU tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Untuk menjamin protokol kesehatan dapat diterapkan, pemerintah diminta ...DPR Pertanyakan Komitmen Anggaran Pilkada Lanjutan
DPR akan menanyakan komitmen pemerintah mengucurkan anggaran pilkada lanjutan. Anggaran itu penting untuk memenuhi kebutuhan petugas di lapangan akan alat pelindung diri ...Pilkada, Realisasi Janji, dan Covid-19
Pandemi Covid-19 yang belum usai membuat kapasitas fiskal daerah berkurang. Padahal, Pilkada 2020 harus jalan. Pencairan dana tambahan pun dinanti agar ancaman ...Akurasi Data Pemilih Pilkada Tak Bisa Ditawar
Kemendagri menyerahkan daftar pemilih potensial tambahan ke KPU. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU diminta dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga tak ada ...Pilkada Berada di Tengah Ketidakpastian
Hingga kemarin, tambahan anggaran pilkada lanjutan belum diterima penyelenggara pemilu. Pembahasan draf PKPU yang jadi payung hukum protokol kesehatan Covid-19 di tiap ...Tata Cara Pilkada Saat Pandemi Tunggu DPR
Tak hanya anggaran, regulasi untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga belum sepenuhnya siap. Padahal, tahapan pilkada lanjutan telah dimulai Senin ...Pengadaan APD untuk Tahapan Pilkada Terbatas Waktu
Pengadaan alat pelindung diri untuk pemilu yang akan berinteraksi dengan masyarakat dalam lanjutan tahapan Pilkada 2020 berkejaran waktu. Hanya tersisa kurang dari ...Pemenuhan Anggaran Tambahan Pilkada Masih Mengambang
Tahapan lanjutan pilkada bakal dilanjutkan 15 Juni. Namun, pemerintah baru sepakat merealisasikan Rp 1,02 triliun tambahan anggaran Rp 5,2 triliun yang diajukan ...Politik Transaksional Belum Dicegah secara Sistematis
Draf RUU Pemilu belum mengatur secara detail mengenai pembatasan kampanye dan pencegahan praktik politik transaksional. Dua persoalan tersebut didorong untuk dapat dimasukkan ...
