Kliping Berita
Bangun Sistem Pengawasan Internal
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal agar tidak ada lagi anggota KPU yang ...Cacat Logika Solusi Politik Uang
Wacana penataan sistem politik yang diangkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat banyak menyoroti persoalan politik uang dan politik berbiaya tinggi. Namun, alih-alih ...Desain Pemilu Tergantung pada Putusan MK
Desain besar pemilu nasional dan lokal, utamanya pada keserentakan pelaksanaannya, kini tergantung pada Mahkamah Konstitusi. MK tengah menangani perkara uji materi Undang-Undang ...Tiga Ahli Sarankan Pemilu Dipisah
Tiga ahli hukum dan perbandingan politik yang hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan keserentakan pemilu mengajukan bangunan argumentatif perlunya ...Kredibilitas KPU Tercoreng
Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang terbangun lama tercoreng oleh penangkapan anggota KPU, Wahyu Setiawan, terkait dengan dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih. ...Revolusi Industri 4.0, Praktik Demokrasi Perwakilan Bisa Berubah
Praktik demokrasi perwakilan diproyeksi mengalami perubahan seiring penggunaan kecerdasan buatan dan otomasi yang datang dalam era Revolusi Industri 4.0. Pada sisi lain, ...Omnibus Law: Konsep Penataan Sistem Politik Belum Jelas
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengkaji desain penataan sistem politik ke depan yang ingin dibenahi melalui pembahasan beragam rancangan undang-undang di bidang ...Revisi PKPU Pencalonan Kepala Daerah Terbit Pekan Ini
Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dijanjikan akan terbit pekan ini. Penerbitan aturan itu memberikan ...Perjelas Desain Penataan Sistem Politik
“Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik.” JAKARTA, KOMPAS— Rencana pemerintah menggabungkan sejumlah undang-undang ...”Omnibus Law” Bidang Politik Disambut Baik
Rencana pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait cenderung beroleh tanggapan positif. Sejumlah catatan diberikan ...
