Kliping Berita
Komisi II DPR Tolak Larangan Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Maju Terus
Keinginan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah menemui ganjalan. Komisi II DPR menolak norma itu ...Masa Jabatan Kurang dari Lima Tahun, Janji Kampanye Berpotensi Sulit Dipenuhi
Kekhawatiran adanya kesulitan diperkirakan dialami sebagian kepala daerah yang akan terpilih saat Pilkada 2020. Masa jabatan yang relatif singkat karena kurang dari ...Sepanjang Ada Komitmen Kuat, Revisi UU Pilkada Tetap Bisa Dituntaskan
Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan. ...Anggaran Pilkada 2020 Hampir Mencapai Rp 10 Triliun
Total anggaran yang disepakati 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hampir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, prinsip efisiensi perlu selalu ...Masalah Personal Kepala Daerah dengan KPUD Sandera Pembiayaan Pilkada 2020
Sentimen personal kepala daerah dengan Komisi Pemilihan Umum disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan ...Usulan Kemendagri Langkah Mundur
Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah ...Revisi UU Pilkada Dinilai Riskan
Waktu yang terbatas pada saat merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang di antaranya berisikan harapan publik untuk ...Konsistensi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Diuji
Penggantian sejumlah calon anggota legislatif oleh sebagian partai politik menjelang penetapan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2019 dinilai mengkhianati sistem pemilu ...Pengetatan Syarat Pencalonan Eks Napi Bisa Lewat Aturan Teknis
Aturan teknis bisa didesain mengetatkan pencalonan eks narapidana di pilkada. KPU perlu mendetailkan tata cara pengumuman status eks napi yang maju di ...Tanpa Oposisi, Indonesia Akan Menjadi Negara ”Kekeluargaan”
Penambahan anggota koalisi pemerintah yang akan terjadi dalam pemerintahan mendatang berpotensi membawa Indonesia masuk dalam konsep negara integralistik atau kekeluargaan. Jika benar ...
