Kliping Berita
Menunggu Revisi UU Pilkada
Sejumlah persoalan terkait regulasi masih menghantui pelaksanaan Pilkada 2020. Meskipun mendesak, revisi UU Pilkada belum juga diagendakan pemerintah dan DPR. Keduanya sibuk ...KPU Tunggu Pemerintah Daerah Alokasikan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Komisi ...Penganggaran Pilkada 2020 Belum Tuntas
Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang ...Masalah Penganggaran Pilkada Masih Menjadi Tantangan
Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah ...Perppu Pilkada Terus Didorong
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya ...Aspirasi Partai Politik Lokal Papua Diuji di MK
Mahkamah Konstitusi, Senin (9/9/2019), akan memeriksa uji materi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diajukan pimpinan partai ...UU Pilkada Perlu Direvisi
Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu diminta segera duduk bersama membahas perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pengawas pemilihan atau Bawaslu. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang ...Nama 25 Anggota DPR Belum Setorkan Bukti LHKPN Bisa Tak Disertakan ke Presiden
Selain anggota DPR terpilih, masih ada 17 anggota DPD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Mereka antara lain dari Kepulauan Riau (3 orang), ...Politik Uang Cenderung Dinilai Hal yang Wajar
Sebagian warga cenderung permisif terhadap praktik politik uang. Ini jadi persoalan serius bagi integritas pemilu dan demokrasi. Hal itu terlihat dalam hasil ...Oligarki dalam Demokrasi Indonesia Membuat Hukum Sulit Ditegakkan
Penegakan nomokrasi atau kedaulatan hukum perlu dijaga agar dapat terus berjalan seimbang dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan negara Indonesia. Hal ini ...
