Kliping Berita
Sengketa Pilkada, MK Registrasi 70 Perkara
JAKARTA, KOMPAS- Mahkamah Konstitusi meregistrasi 70 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan menjadwalkan menggelar sidang perdana pada Kamis (26/7/2018) ...Bawaslu Prihatin
JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu prihatin masih ada partai politik yang mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi. Parpol semestinya mencalonkan ...Ganti Caleg Bekas Koruptor
JAKARTA, KOMPAS – Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang diketahui bekas narapidana perkara korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak ...Pelembagaan Politik Parpol Masih Lemah
JAKARTA, KOMPAS – Mudahnya calon anggota legislatif berpindah-pindah partai politik untuk bertarung dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikasi lemahnya pelembagaan politik ...Penyelenggara Berperan Dalam Putusan “Dismissal”
JAKARTA, KOMPAS – Dalam memberikan putusan dismissal yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa hasil pilkada diteruskan ataukah tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya, ...Parpol Pelanggar Pakta Integritas Akan Dibuka
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mengusung bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, ...KPU Kewalahan Kelola TI
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum merasa kewalahan mengelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, KPU mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga ...Dua Juta Pemilih Masih Perlu Diakomodasi
JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi sekitar dua juta pemilih yang hingga kini diduga belum masuk daftar ...Pakta Integritas dan Komitmen Parpol
Bawaslu dan KPU sama-sama menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Kendati isinya tak sama, ada pesan yang serupa, yaitu agar parpol ...Pemilu Tanpa Noda Korupsi
Pemilu 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas dari ...
