Liputan Khusus
Desain Perbaikan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi ...Langgengnya Rivalitas Penyelenggara Pemilu
Rivalitas lembaga penyelenggara pemilu tak mereda dan malah dilanggengkan. Padahal, merujuk UU Pemilu, ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...Serba-Serbi Sirekap di Pilkada Serentak 2020
Senin (7/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Coffee Morning terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. ...Temuan-temuan Awal Selama Masa Kampanye di Media Sosial
Sebelum dibolehkannya kampanye terutama iklan kampanye di media sosial, Koalisi untuk Etika Media Sosial yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, meluncurkan ...Temuan Riil Permasalahan Kampanye di Media Sosial
Koalisi untuk Etika Media Sosial pada 6 Desember 2020 mempublikasikan temuan-temuan riil terjadi berkaitan dengan permasalahan kampanye di media sosial. Salah satu ...16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan dalam Pilkada
25 November sampai 10 Desember merupakan rentang waktu yang diistilahkan oleh gerakan perempuan sebagai 16 Hari Antikekerasan Perempuan. Di Pilkada 2020, kampanye ...Kesalahan Peraturan MK Soal Pemohon Kolom Kosong
Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatur tentang pihak yang punya kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon dari kolom kosong dalam perselisihan hasil pilkada ...Pembatasan Hak Pilih TNI/Polri di Indonesia, Masihkah Dipertahankan?
Tak ada norma yang mengatur agar hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian RI (Polri) tak digunakan di ...Harapan Kaum Muda terhadap Calon Pemimpin di Pilkada Serentak 2020
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Warga Muda, Golongan Hutan, Campaign.com, dan Change.org merilis hasil jajak pendapat mengenai Harapan dan Persepsi Kaum ...Memahami Hoax dalam UU Pilkada
Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada ...
