Liputan Khusus
Mengapa Malaysia Perlu Mereformasi Regulasi Dana Politik?
Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai semua aliran ...Menyimak Pengaturan Teknologi Pungut Hitung di Election Omnibus Law Filipina
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ...MK: Belum Berusia 17 Tahun tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih dalam Pemilu
Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempunyai hak untuk memilih sebagaimana yang ...Malaysia Electoral Reform: Things Must Considered and Watch
The victory of the Pakatan Harapan coalition in the 2018 Malaysian General Elections brought new hope for electoral reform in this British ...Belajar Konsep Pemilu Serentak dari Dua Keterangan Ahli Perludem di Sidang MK
Senin (13/1), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pembacaan keterangan ahli untuk perkara No.55/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan ...Tahun Politik 2019, Kala Demokrasi Menjadi Alat Semaunya Elit
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan awal tahun dalam bentuk evaluasi terhadap tahun politik 2019. Dalam satu rangkuman kalimat, Perludem ...Menengok Reformasi Pemilu Malaysia
Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan umum Malaysia tahun 2018 membawa harapan baru untuk reformasi kepemiluan di negara persemakmuran Inggris ini. Reformasi ...Belajar dari Pemilu Indonesia
“Pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia (HAM) dan penyelenggaraanya tidak terlepas dari supremasi hukum. Pemilu memberikan contoh ...Invest in Girls, Dorong Perempuan Muda Berkiprah di Bidang Politik
Council of Foreign Relations mencatat bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Di ...Putusan MK: Mesti Ada Jeda Waktu bagi Mantan Napi Korupsi untuk Mencalonkan
Rabu (11/12), Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ...
