Liputan Khusus
Sistem Noken di Papua Selalu Memakan Korban, Bagaimana Pilkada Papua 2018?
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan diskusi bertajuk “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan yang Sama?” di Media Center Komisi Pemilihan ...11 Daerah di Pilkada 2018 Berpotensi Calon Tunggal
Ada 11 daerah yang berpotensi melangsungkan pilkada calon tunggal pada perayaan demokrasi lokal 2018. 11 daerah tersebut yaitu, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, ...Beda Pendapat Bawaslu-KPU Soal Sanksi Diskualifikasi bagi Petahana yang Melakukan Mutasi Pejabat
Kasus Pemilihan Bupati (Pilbup) Papua memantik diskursus kepemiluan. Tak hanya mengungkapkan perbedaan tafsir di antara penyelenggara pemilu mengenai tindak lanjut rekomendasi Badan ...Independensi KPU Menjalankan Putusan MK
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan ...Mahar Politik, Strategi Pendanaan Pemilu 2019
Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana ...DPR: Pembagian Jenis Verifikasi di PKPU No.11/2017 Jadi Sumber Masalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ...Putusan MK dan Tindak Lanjutnya
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan ...Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah ...MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ...MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). ...
