Liputan Khusus
Didik Supriyanto: The Double Role of Bawaslu Makes Me Worry
The Elections Law No. 7 of Year 2017 (Law 7/2017) mandates a new authority for the Elections Monitoring Body (Bawaslu) in enforcing ...Persiapan menuju Pemilu Serentak 2019
Menjelang Pemilu Serentak 2019, berbagai persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari regulasi, anggaran, hingga ketersediaan penyelenggara ad hoc. Ketua ...Jalan Pintas Pencalonan Kepala Daerah
Partai akan makin pragmatis dalam mencalonkan kepala daerah di Pilkada 2018 yang berjarak hanya sepuluh bulan dari Pemilu 2019. Calon populer dan ...Dua Sisi Jalur Perseorangan di Pilkada, Jalan Pintas untuk Anggota Parpol?
Jalur perseorangan mulai menjadi fenomena nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.12/2008. UU mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5/2007 yang membuka kesempatan bagi ...Cabup Petahana Jayapura Perkarakan Sanksi Diskualifikasi, Bawaslu Pasang Argumen
Calon bupati (cabup) petahana di Pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura 2017, Mathius Awoitauwse, memperkarakan sanksi diskualifikasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...Dinilai Memihak Petahana, Cabup Jayapura Laporkan Ketua KPU RI ke DKPP
Abdul Jabar, kuasa hukum calon bupati (cabup) Jayapura, Godlief Ohee, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, ke Dewan Kehormatan ...Arif Rahman Hakim: Managing Elections in Indonesia Is Not As Easy As It Seems
The General Secretary of the Elections Commission of Indonesia (KPU), Arif Rahman Hakim, tells his experience in managing elections in Indonesia. According ...Fritz Edward Siregar: Bawaslu Issue New Regulations on Sentra Gakkumdu
On Tuesday, November 21st 2017, members of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) pay a visit to the House of Representatives to consult ...DPR: Putusan Bawaslu Soal Pengisian Sipol Setelah Penelitian Administrasi Tak Mungkin Dilaksanakan KPU
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta klarifikasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada sembilan partai politik yang mengajukan gugatan kepada Komisi ...Sulitnya Mengafirmasi Perempuan di Internal Partai
DPR dan KPU tidak mewajibkan ketentuan 30 persen perempuan di kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten/kota sebagai syarat partai peserta pemilu. Padahal, tidak ...
