Liputan Khusus
Kepentingan Terselubung di Balik Rencana Perubahan UU MK
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada ...Pengadilan Rakyat Masyarakat Sipil Ungkap 9 Dosa Besar Pemerintah
Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang ...Kecurangan Pilpres Berpotensi Terulang di Pilkada 2024
Tahapan Pemilu Presiden 2024 telah selesai, namun menyisakan banyak catatan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menilai presiden mendukung salah satu pasangan ...Hasil Audit Sosial Aspirasi: Pj Gubernur Harus Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat ...Perludem Soroti Kualitas Pembuktian dalam PHPU Pilpres 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (PHPU Pilpres) yang diajukan oleh pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) ...PHPU Pilpres Rekomendasikan Perbaikan Sistem Kepemiluan
Proses perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Pilpres) 2024 telah rampung setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan ...Reformasi Politik: Kunci Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sejumlah pakar memprediksi, demokrasi Indonesia akan mengalami tantangan berat pada pemerintahan ...Perludem Ungkap Proyeksi Keterwakilan Perempuan di DPR Setelah Pemilu 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis kajian hasil Pemilu 2024 terhadap proyeksi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya angka ...Menakar Proporsionalitas Hasil Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret lalu, namun masih menyisakan disproporsionalitas kursi hasil pemilu. Setidaknya terdapat ...Maju Mundur Hak Angket Kecurangan Pemilu
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai terjadi serangkaian kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurut PBHI, kecurangan tersebut dilakukan dari hulu ...
