Wawancara
Titi Anggraini: Jika Balik ke Undang-undang Lama, KPU Bekerja Lebih Keras
Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang ...Feri Amsari: Penambahan Kursi DPR Melemahkan Presidensial Indonesia
Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi ...Hadar Nafis Gumay: Rekapitulasi Langsung ke Kabupaten/Kota Berat Bagi Penyelenggara
Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 ...Mohamad Al Arief: Diaspora Indonesia Berharap Dapil Khusus Luar Negeri Diwujudkan di UU Pemilu
Tak ada daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri menjadi bagian tak representatifnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama ini warga negara Indonesia (WNI) ...Arif Wibowo: Bawaslu Pusat sampai Kabupaten/Kota Adhoc Banyak Penjelasannya
Anggota Panitia Khusus Undang-undang Pemilu (Pansus UU Pemilu), Arif Wibowo berpendapat tak setuju mempermanenkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga tingkat kabupaten/kota. Malah, ...Donny Ardyanto: Bila KPU Serius Lakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Banyak Partai Lama Tak ...
Isu persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu patut menjadi sorotan. Kualitas hasil pemilu bukan hanya ditentukan oleh ...Adelline Syahda: Tidak Boleh Ada Standar Ganda dalam Penentuan Calon Terpilih
Sistem pemilu terbuka terbatas diwacanakan akan jadi salah satu opsi sistem yang akan di-voting. Sistem pemilu terbuka terbatas diajukan sebagai jalan tengah ...TITI ANGGRAINI: Kesimpulan Perempuan Lebih Korup Tak Adil Sejak Pikiran
Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan ...HEROIK MUTAQIN PRATAMA: Korupsi e-KTP Pertanda Besar Partai Politik Harus Menata Ulang Sistem Keuangan
Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) ...Listyowati: Perempuan Berdaya Berpolitik Soal Pendidikan Gender dan Hak Politik
Perempuan merupakan setengah dari total warga DKI Jakarta dan setengah dari total pemilih di Pilkada DKI Jakarta. Sifat aktivitas perempuan akar rumput ...
