Wawancara
Muhammad Jufri: Bawaslu DKI Siap Tindak Pelanggaran Kampanye dan SARA
Keserentakan Pilkada 2017 di 101 daerah semakin menguatkan kebutuhan kepastian hukum pemilu. Sebelum serentak, di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama mengajak ...Donal Fariz: Laporan Dana Kampanye Terus-menerus Palsu
Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi ...Sumarno: Yang Dilarang Jika Menghina SARA
Regulasi penyelenggaraan Pilkada 2017 tak bertuliskan larangan mengkampanyekan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada. Undang-undang Pilkada (No.8/2015 dan No.10/2016) dan ...Ikhsan Darmawan: KPU Perlu Menjamin Prinsip Kesetaraan dalam Pilkada Calon Tunggal
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu diwarnai dengan penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal. Di Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara, pilkada ...Fadli Ramadhanil: Hukuman Pidana Percobaan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan ...August Mellaz: Sistem Pemilu Pararel Tak Relevan
Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU ...Syamsuddin Haris: Dalam Mekanisme Presidensil Semuanya Tergantung Presiden
Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan pemilu eksekutif ...Apung Widadi: Petahana Bisa Percepat Kerja Sebelum Cuti Kampanye
Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat ...Hetifah Sjaifudian: Perempuan Perlu Kedepankan Persamaan, Jangan Pertajam Perbedaan Sistem Tertutup/Terbuka
Upaya peningkatan keterwakilan perempuan seperti menghadapi persimpangan jalan pilihan sistem pemilu. Perempuan di parlemen cenderung memilih sistem pemilu proprosional daftar partai (tertutup). ...Titi Anggraini: Tempat Ibadah Boleh untuk Pendidikan Politik, Bukan Kampanye
Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam ...
