Wawancara
Fadli Ramadhanil: Islah Terbatas Tidak Masuk Akal
Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka ...Ida Budhiati: Semangat Membatasi Dinasti Politik Tidak Didukung UU
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. ...M Afifuddin: Pemilu Akses Bukan Mengistimewakan Disabilitas
Penyandang disabilitas tidak pernah meminta untuk diistimewakan dalam pemilu. Sudah menjadi kewajiban negara menjamin semua masyarakat, yang berhak memberikan suaranya, bisa dengan ...Mardiana Ahmad: Pemda Tidak Ingin Pakai Standar Pembiayaan KPU
Empat daerah di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan anggaran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pemerintah daerah. Sementara toleransi waktu kejelasan anggaran ...Jimly Asshiddiqie: PKPU Kewenangan KPU, Pemerintah dan DPR Tak Bisa Intervensi
Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang ...Khoirunnisa Nur Agustyati: Prasyarat Proporsional Daftar Terbuka Tak Terpenuhi
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka ...Fidel Olin: Permendagri 44/2015 Tidak Memenuhi Kebutuhan Pilkada
Peraturan dalam negeri (Permendagri) dibutuhkan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis dasar penganggaran penyelanggaraan pilkada. Wajarnya, peraturan menteri dalam negeri mengikuti UU yang ...Mustaghfirin: Anggaran Pilkada Belum Ada, Tahapan Sudah Dimulai
Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, ...Veri Junaidi: Pembatasan Keluarga Petahana di Pilkada Tetap Konstitusional
Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri ...Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN
Pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk ...
