Wawancara
Masykurudin Hafidz: Pembatasan Dinasti Politik Tak Melanggar Hak Asasi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun ...Masykurudin Hafidz: Pembatasan Dinasti Politik Tak Melanggar Hak Asasi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun ...Nasrullah: Pertemukan Kekuatan Negara dan Masyarakat dalam Pengawasan
Kompleksitas pilkada serentak pada tataran pengawasan pemilu sebetulnya setara dengan penyelenggaraan pemilu nasional. Pengalaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2014 (legislatif ...Mohammad Hasan Ansori: Pilkada Bangun Perdamaian Pascakonflik
Demokratisasi dipandang sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di daerah konflik. Salah satu wujud demokratisasi yang dilakukan di Indonesia adalah dilaksanakannya pilkada ...Ikhsan Darmawan: Perlu Riset untuk Menyimpulkan E-Voting tak Diperlukan
Dimasukannya Kabupaten Jembrana dalam gelombang pertama penyelenggaraan pilkada serentak 2015 hadirkan pertanyaannya, mungkinkah e-voting diterapkan? Pemilihan kepala dusun (pilkadus) di Jembrana yang ...Lia Wulandari: Bantuan APBN untuk Partai Agar Partai Mandiri
Wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN mengemuka saat beberapa anggota dewan berpendapat perlu direalisasikannya wacana ini. Menjadi meluas saat Menteri Dalam ...Hadar Nafis Gumay: Juni Sudah Mulai Tahapan, Rekap Selesai Sebelum Natal
Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) telah mengamanatkan pelaksanaan pilkada jatuh pada Desember 2015. Akan ada 272 daerah yang ikut dalam ...Heroik Mutaqien: “DPR Kita†Melanjutkan Partisipasi Pemilu ke DPR
Partisipasi masyarakat di Pemilu Legislatif 2014 meningkat secara kuantitas dan kualitas. 75,12 persen pemilih tak hanya berarti jumlah tapi juga sikap positif ...Saldi Isra: Konstitusi Harus Mendesain Model Pemilu
Perubahan radikal pascareformasi terhadap sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial, dinilai tanpa didasari argumen mendalam. Akibatnya, konstitusi tidak seimbang mengatur sistem pemilu ...Didik Supriyanto: Pengunduran Pilkada ke 2016 untuk Siklus Pemilu dan Perbaikan Terbatas
Setelah DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) menjadi undang-undang ...
