Wawancara
Donny Ardyanto: Langsung atau Tak Langsung, Masalahnya di Oligarki
Pasca-Reformasi, Indonesia beralih dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial melalui amandemen konstitusi di 2002. Oligarki yang menyatu dalam tubuh partai coba dilawan ...Ferry Kurnia Rizkiyansyah: KPU Bisa Pahami Masalah Pemilu di Luar Negeri yang Sesungguhnya
Evaluasi pemilu merupakan keharusan untuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang lebih baik. Salah satu hal dari penyelenggara yang harus dievaluasi adalah penyelenggaraan ...Dirga Ardiansa: Gerakan Mahasiswa Harus Rebut Kembali Pemilu Langsung
Kurangnya tekanan publik disebut-sebut sebagai salah satu sebab disahkannya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Gerakan ...Yenny Soetjipto: Keliling 30 Negara, KPU Boros dan Turunkan Kepercayaan Publik
Kunjungan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan dalih evaluasi penyelenggaraan pemilu ke luar negeri menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu mengagetkan kita di ...Erik Kurniawan: Efektivitas Pemerintahan Terpilih Ditentukan Koalisi dan Strong Leadership
Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi†sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda ...Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung
Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, ...Sri Budi Eko Wardani: Tak Ada Alasan Kuat Mencabut Pilkada Langsung
Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan ...Abdullah Dahlan: Dipilih DPRD, Kepala Daerah Potensial Tersandera Kepentingan Partai
Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat ...Abdul Hakam Naja: Pilkada Diharapkan Bisa Mendorong Partisipasi Rakyat Secara Luas
Rancangan undang-undang pilkada merupakan bakal kebijakan penting yang menentukan efektifitas pemerintahan. Efektivitas ini tak hanya terkait untuk pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan ...Yuda Irlang: Revisi UU MD3 Bukti Dominasi Laki-Laki Elite Partai
Disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Salah satunya mengenai keterwakilan perempuan di ...
