Tag: afirmasi perempuan
Ini Afirmasi Perempuan yang Diusulkan PPP
Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan afirmasi perempuan ...Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan
Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk ...Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. ...Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu
Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi ...Perempuan Perlu Lebih Banyak Masuk dan Aktif di Partai
Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ...Julia Ikasarana: Timsel Harus Komitmen Penuhi 30% Perempuan di Penyelenggara Pemilu
Jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara pemilu masih saja timpang. Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode ...Keterwakilan Perempuan
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari; Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Yolanda Panjaitan; dan anggota Komisi II DPR, Ammy Amalia ...Langkah Mundur Afirmasi Perempuan di RUU Penyelenggaraan Pemilu
Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK Â menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu ...Partisipasi Politik Perempuan 2014 dan 2019
Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapanâ€. ...Menegaskan Kehadiran Perempuan di Parlemen
29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah ...
