Tag: bawaslu
Ujian Awal Bawaslu OLEH FADLI RAMADHANIL
Sudah satu bulan lebih lima anggota Badan Pengawas Pemilu bertugas. Dilantik bersamaan dengan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 11 April ...KIPP Indonesia: Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Solusi
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas ...Penyesuaian Jumlah Penyelenggara Pemilu Demi Pemilu Serentak
Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ...Penyesuaian Jumlah Anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan ...Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Perluasan Kewenangan Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pilkada
Revisi Undang-Undang Pilkada saat ini dalam perkembangannya, diantaranya penguatan atau perluasan kewenangan Bawaslu dan jajarannya dalam menangani berbagai sengketa Pilkada, misalnya, sengketa ...Sudahi Tangis Bawaslu
Pilkada 2015 serentak tahap pertama telah selesai dalam sekelumit celah kelemahan. Perbaikan secara menyeluruh, sistematis dan segera wajib bekerja. Pilkada-pilkada serentak tahap ...Urgensi Pengawasan Partisipatif
Salah satu indikator negara demokratis ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, Pemilu yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan ...Pilkada Serentak dan Desember
Rezim pilkada serentak akan segera ditabuh. Gelombang pertama yang akan dihelat pada Desember 2015 ini, tahapannya diperkirakan dimulai pada Juli 2015. Banyak ...Ihwal UU Pilkada
Dewan Prewakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan hasil revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (UU No 1/2015) ...
