Tag: keterwakilan perempuan
MK Wajibkan Ada Perwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menata ulang seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) agar keterwakilan perempuan terdistribusi secara merata dan ...Distorsi Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami ...Pemilu 2024: Perempuan Masih Alami Kekerasan dalam Politik
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mencatat pada Pemilu 2024 perempuan masih mengalami kekerasan dalam politik maupun kekerasan berbasis gender dalam pemilu. ...MK Perintahkan PSU di Semua TPS Dapil DPRD Provinsi Gorontalo 6
Kamis (6/6), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara permohonan sengketa hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang ...Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan KPU ke Bawaslu
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pelanggaran administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU dinilai ...Pemilu Terburuk dalam Sejarah Afirmasi Keterwakilan Perempuan
Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon ...Hanya Satu Partai Patuhi Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik melakukan pelanggaran ...Forum Dialog Politisi Perempuan dan Masyarakat Sipil
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara ...KPU Mesti Revisi PKPU, Partai Wajib Mematuhinya
Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. ...Vonis MA Tidak Bisa Dilawan Fatwa KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi ...
