Tag: pemilu serentak
Resume RUU Pemilu oleh Badan Keahlian DPR (April 2020)
Unduh dokumen: RESUME RUU PEMILU 11042020.pptMencari Waktu Ideal Penyelenggaraan Pilkada
Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 ...Pilkada Ditunda, Aktivitas Teknis Tahapan Mesti Diulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara ...Demokrasi Elektoral, Virus Korona, dan Kemanusiaan
DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang ...KPU Harus Memastikan Materi-materi Penting Masuk dalam Perpu
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease ...APBN dalam Perpu untuk Menjamin Penundaan dan Keberlanjutan Pilkada
Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari ...“Omnibus Law” Pemilu
Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan ...Zona Nyaman Partai Politik OLEH DIDIK SUPRIYANTO
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem ...Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD
Deputi Perludem: Khoirunnisa Agustyati. “Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD”.Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional
Program Manager Perludem: Fadli Ramadhanil “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional”












