Tag: penegakan hukum pemilu
Calon Bermasalah Hukum Bukan di Pilkada DKI Saja
Calon bermasalah hukum dalam kontestasi pilkada bukan hanya di DKI Jakarta. Dari 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017, setidaknya ada enam calon ...Penegakan Hukum Pemilu
Ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, kalangan masyarakat umum menilai legitimasi suatu proses penyelenggaraan pemilu dari dua segi. Pertama, ...Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana di Pilkada
Dalam Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah, ada calon yang di tengah tahapan panjang pilkada berstatus hukum Tersangka. Keadaan ini berbeda dengan ...Waktu Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Menyulitkan Peserta Pemilu
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif ...Empat Persoalan Pengaturan Sengketa dalam RUU Pemilu
Ada empat persoalan dalam pengaturan sengketa non hasil pemilu di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, terminologi laporan dengan sengketa campur ...Ukuran TSM dalam Penegakan Hukum Politik Uang Perlu Diperjelas
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik ...Masyarakat Sebaiknya Dibolehkan Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Secara Lisan
Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini ...Potensi Ketakjelasan “Kampanye SARA”
Menjelaskan kampanye SARA di pilkada perlu mengurai pengertian “kampanye” dan “SARA”. Ada tak kesesuaian antara harapan tinggi masyarakat dengan teks regulasi yang ...Badan Peradilan Khusus Pilkada
Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, ...
