Tag: pilkada 2017
Pilkada Milik Siapa?
Pilkada serentak gelombang kedua beberapa bulan lagi akan segera dimulai tahapannya. Sekitar 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 92 kabupaten/ ...Fadli Ramadhanil: Hukuman Pidana Percobaan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan ...Karpet Merah bagi Terpidana
Terpidana hukuman percobaan diusulkan bisa maju di Pilkada. Upaya membangun Pilkada yang bersih dan berintegritas tercederai. Rapat dengar pendapat (RDP) memanas saat ...Dinamika Perseorangan di Pilkada
Pendaftar jalur perseorangan Pilkada 2017 meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Padahal persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2017 berdasar UU No.10/2016 lebih berat dibanding ...Titi Anggraini: Tempat Ibadah Boleh untuk Pendidikan Politik, Bukan Kampanye
Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam ...Ida Budhiati: Konsultasi Mengikat, KPU Pasti Ajukan Judicial Review ke MK
Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU ...Fadli Ramadhanil: Mundur/Cuti Berdasar Ikatan Konstituen
Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi ...Komisi II dan Pemerintah Sepakati 13 Poin Revisi UU Pilkada
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ...Yenny Soetjipto: Pastikan Dulu Pilkada Serentak Masuk APBNP 2016
Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ...Rambe Kamarul Zaman: Kalau Pilkada 2017 Pakai APBN, 269 Daerah 2015 akan “Teriakâ€
Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal ...
