Tag: Pilkada 2020
Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada
4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini ...Perpu Tak Jawab Semua Kebutuhan Pilkada di Tengah Wabah Corona
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan ...Perpu Pilkada Kurang Mampu Mengantisipasi Konsekuensi Teknis
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu ...Presiden Keluarkan Perpu Tunda Pilkada ke Desember 2020
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi ...Perpu Pilkada: Kepastian yang Belum Pasti
Selasa malam (5/5), mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengirimkan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti ...Takdir Pilkada Serentak 2020
Pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak. Ini era baru penyatuan rezim pemilihan di Indonesia. Di samping efektivitas anggaran, penyelenggaraan serentak juga akan memperbaharui ...PANDU RIONO: Pilkada Akhir Tahun (2020) Ini Sulit
Pakar epidemiologi, dr. Pandu Riono, MPH, PhD, memberikan penjelasannya mengenai penyebaran virus corona (Covid-19), 19/4 pada konteks pembahasan penundaan pilkada. Pandu yang ...Skema Penundaan Pilkada
Pilihan untuk menunda tahapan Pilkada 2020 adalah langkah yang tepat. Bahkan, opsi menunda pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di tengah pandemi ...KPU Prioritaskan Penyegeraan Perpu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna ...Pilkada Ditunda, Aktivitas Teknis Tahapan Mesti Diulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara ...












