Tag: pilkada langsung
BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD ...Wacana Pilkada oleh DPRD Langkah Mundur Demokrasi
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai sebagai langkah mundur demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan berpotensi memperluas praktik politik ...Pilkada Langsung Rentan Korupsi Politik Perusakan Lingkungan?
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia ...Politik Uang vs Budaya Hukum
Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 ...Pilkada 2018 Menentukan Wajah Pemerintahan Lokal dan Nasional
Rabu, 27 Juni 2018 akan jadi tanggal yang menentukan wajah pemerintahan lokal dan nasional. Pilkada 2018 merupakan gelombang ketiga dari tiga gelombang ...Konstitusionalisme Pilkada Langsung
Sudah hampir dua belas tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan secara langsung. Adalah rakyat sendiri yang berhak menentukan pemerintah daerahnya, tanpa lagi ...Pilkada Langsung/Tak Langsung dan Oligarki
Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia ...Menilai Urgensi RUU Pilkada
Baru-baru ini, pemberitaan media hangat membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dalam tahap pembahasan oleh DPR RI. Dalam ...Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung
Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, ...Mempertahankan Pilkada Langsung
Pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan setidaknya terdapat lima model pengisian jabatan kepala daerah. Kelimanya terkait dengan strata regulasi beserta konteks aspirasi ...
