Tag: RUU Pemilu
KPU Minta Pansus RUU Pemilu Hapus Kewajiban Konsultasi ke DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menghapuskan aturan wajib konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...KPU Usulkan 3 Hal Terkait Pengaturan Anggota KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tiga hal mengenai pengaturan anggota KPU. Pertama, pergantian anggota KPU dilakukan secara berkesinambungan, yakni dengan dipertahankannya sebagian ...Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Dievaluasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dievaluasi. Bawaslu menilai Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, yakni ...Bawaslu: Jadikan Panwas Kabupaten/Kota Permanen
Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar panitia pengawas (panwas) ...Bawaslu DIusulkan Hanya Tangani Pelanggaran Administrasi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) fokus menangani pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran pidana pemilu diusulkan diubah menjadi ...DKPP Usul Lembaganya Ditransformasi Jadi Mahkmah Kehormatan Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk mentransformasi DKPP menjadi Mahkamah Kehormatan Pemilu (MKP). ...DKPP Minta Pansus RUU Pemilu Cermati UU yang Bersinggungan dengan Kepemiluan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyarankan agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mencermati UU yang berkaitan dengan kepemiluan dan menyinergikannya ...Pembahasaan Paket UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Akan Terkendala Waktu
Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan ...UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Sebaiknya Dibahas Bareng
Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau ...UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Sebaiknya Tidak Digabung Jadi Satu Naskah
Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau ...
