Tag: RUU Pemilu
Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR
Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar ...Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ...Netizen Tolak Penambahan Kursi DPR
Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena ...Netizen Tolak Dana Saksi Parpol Dibiayai Negara
Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung ...Penambahan Kursi Anggota DPR Bukan Solusi
JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan ...Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...9 Fraksi Setuju KPU dan Bawaslu Permanen Sampai Kabupaten/Kota
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan ...9 Fraksi Setuju “Sudah/Pernah Kawin” di Bawah Umur Jadi Syarat Memilih
9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan ...
