Tag: RUU Pemilu
DPR Tak Perlu Ikut Atur Detail Tahapan di UU Pemilu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu ikut mengatur tahapan pemilu secara detail di undang-undang pemilu. Kewenangan pengaturan tahapan pemilu sebaiknya diberikan penuh ...Catatan Untuk DPR dalam Merancang RUU Pemilu
Populi Center bekerjasama dengan Perludem mengadakan diskusi Media Mengawal Pemilu Berintegritas : Evaluasi Seleksi Komisioner KPU Bawaslu dan RUU Pemilu. Kamis 6 ...Komparasi dengan Jerman Soal Keanggotaan KPU Tak Sepadan
Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membandingkan keanggotaan penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Jerman dinilai tak sepadan. Komparasi itu tak memperhatikan sejarah ...Menurunkan Syarat Usia Petugas TPS, Meningkatkan Layanan Pemilih
Sebagian warga berhak pilih di Pilkada 2017 harus bertepuk sebelah tangan. Beberapa petugas tempat pemungutan suara (TPS) tak paham regulasi mengenai kartu ...Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Pemilu 2019
Perdebatan terkait beberapa isu krusial di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mulai meruncing. Salah satunya adalah ambang batas kursi atau suara untuk ...Mengapa Sistem Proporsional Terbuka Murni Lebih Adil bagi Perempuan?
Dalam diskursus pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, isu keterwakilan perempuan mencuat menjadi salah satu isu yang tak bisa disepelekan oleh Panitia khusus ...Pengecilan Alokasi Kursi Dapil Akan Persulit Perempuan Caleg
Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi ...CEPP UI Usulkan Tiga Hal untuk RUU Pemilu
Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, mengusulkan tiga hal kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, soal ...Kemitraan Nilai DKPP Ganggu Independensi Penyelenggara Pemilu
Kemitraan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik telah ...KPK dan PPATK Mesti Dilibatkan Tangani Politik Uang dan Dana Kampanye
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana ...
