Tag: UU Pemilu
MK Akan Putus Uji Materi Lima Isu Krusial Hak Pilih pada 28 Maret 2019
Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan akan memutus uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni perkara No.19/2019 dan No.20/2019 pada Kamis (28/3) pukul 10 pagi. ...Mengamankan Suara Rakyat OLEH DENNY INDRAYANA
Adagium Latin yang terkenal, Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, menunjukkan betapa penting suara rakyat di negara demokrasi ...31 Advokat Uji Materi Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu Soal Sidang di DKPP
31 advokat dari seluruh Indonesia mengajukan uji materi Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasal ini berisi norma bahwa penyelenggara pemilu ...Konsekuensi Manajemen Pemilu Jika Lima Pasal Ini Dinyatakan Inkonstitusional
Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No.20/2018 (14/3) yang diajukan oleh salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ...Uji Materi UU Pemilu, MK Beri Sinyal Akan Putuskan Cepat
Kamis (14/3), permohonan uji materi lima pasal di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang ...Belajar dari Sistem Pemilu dan Efektivitas Pemerintahan Turki
Turki adalah salah satu negara yang belakangan mengalami perubahan sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial. Pergantian sistem pemerintahan Turki berkonsekuensi pada eksistensi ...Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama ...Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu
Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan ...Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat
Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. ...Paradoks Pemilu Serentak Indonesia
Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan ...
